Tentang pertambangan mineral dan batubara

Menurut Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009, pertambangan mineral dan batubara merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaannya.  Tahapan tersebut meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan hingga kegiatan pasca tambang.

Umumnya, aktivitas pertambangan harus dilakukan dengan menggali tanah hingga kedalaman tertentu untuk menemukan bahan tambang seperti emas, tembaga, bauksit, nikel. Selain itu, terdapat metode penambangan terbuka yang dikenal dengan istilah open pit. Meski demikian pada dasarnya hampir setiap aktivitas pertambangan akan menyebabkan perubahan bentang alam khususnya terkait kondisi kesuburan tanah pada lokasi (lahan) pasca tambang, tutur Dr. Ir. Dyah Tjahyandari Suryaningtyas, MApplSc Kepala Pusat Studi Reklamasi Tambang IPB University.

 

Perubahan karakteristik tanah akibat pertambangan

Selain bentang lahan, terdapat perubahan dalam karakteristik lapisan tanah pasca aktivitas pertambangan. Salah satu yang umum terjadi adalah perubahan susunan tanah. Lapisan tanah yang sebelumnya yang berada pada kedalaman 10 meter dapat berpindah pada kedalaman 2 meter dari permukaan tanah. Hal tersebut turut berperan dalam mempengaruhi kondisi kesuburan tanah.

Kondisi tanah pada lahan tambang umumnya tidak subur dengan tingkat kemasaman tanah yang tinggi (pH tanah sekitar 4,5) dengan unsur hara yang juga tidak tinggi. Selain itu, dengan tujuan untuk meminimalisir potensi longsor dan erosi, tidak jarang tanah pada lokasi pasca tambang juga mengalami proses pemadatan. Hal ini tentu jauh berbeda dengan kondisi alami saat lahan belum dilakukan eksplorasi. Meski demikian beberapa pelaku penambangan mampu mengelola lahan pasca tambang dengan baik, sebagaimana temuan Pusdi Reklatam IPB University di lapangan. Hal ini tentu penting menjadi perhatian para pelaku usaha pertambangan untuk menjaga keberlanjutan alam sekaligus keberlanjutan bisnis di masa mendatang.

Gambar kegiatan pertambangan batu bara. (sumber gambar: unsplash.com/dominik-vanyiKondisi tanah pasca tambang yang terlihat lebih baik umumnya ditunjukkan oleh pertumbuhan tanaman reklamasi. Salah satu indikator sederhana untuk melihat keberhasilan reklamasi lahan pasca tambang adalah keberadaan tajuk tanaman yang menutup dengan baik. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kondisi tanah telah dapat mendukung pertumbuhan tanaman. 

Namun demikian, upaya untuk memperoleh hasil sebagaimana dideskripsikan di atas tentu merupakan sebuah jalan panjang yang dimulai dengan pengecekan dan penataan lahan dalam rangka meningkatkan kualitas tanah pasca tambang. Secara teknis hal tersebut melibatkan pengujian kualitas tanah di laboratorium, penataan lahan (termasuk penutupan lubang galian dan pengaturan kemiringan lahan), penyediaan saluran air (untuk menghindari run off ) hingga pemilihan dan pengaturan tanaman.

 

Upaya penanganan

Dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup pemerintah menyusun beberapa regulasi penambangan. Regulasi tersebut bertujuan agar pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dilaksanakan dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup. Beberapa regulasi yang telah dijalankan diantaranya:

  1. Undang-undang (UU) nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
  2. UU nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara,
  3. UU nomor 41 tahun 1999 tentang penggunaan kawasan hutan
  4. Peraturan Menteri ESDM No. 07 tahun 2014 tentang pelaksanaan reklamasi dan pascatambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara

Melalui upaya berbasis regulasi, pelaku pertambangan diwajibkan untuk mengembalikan kondisi lahan pasca tambang sedekat mungkin sebagaimana kondisi awal saat sebelum dilakukan eksplorasi. Upaya tersebut kemudian dikenal dengan reklamasi lahan pasca tambang. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya.

Kegiatan reklamasi tambang memiliki ragam bentuk akhir baik berupa pengembalian vegetasi seperti sebelum aktivitas pertambangan maupun pengembangan lebih lanjut seperti pembangunan area wisata lingkungan. Hal tersebut membutuhkan perencanaan yang matang, implementasi yang konsisten dan pelibatan berbagai stakeholder.

Baca juga: High Conservation Value (HCV) dan Pelestarian Biodiversitas

 

Pentingnya edukasi dalam upaya reklamasi lahan pasca tambang

Konsistensi implementasi berbagai regulasi yang telah diatur serta komitmen kuat dari pengusaha pertambangan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan merupakan kunci dari keberlangsungan dan keseimbangan alam. Orientasi jangka panjang sangat krusial disamping kebutuhan dan tuntutan dunia bisnis. Hal yang tidak kalah penting adalah aspek edukasi terhadap berbagai pemangku kepentingan baik pada aspek regulasi maupun teknis operasionalisasi di lapangan.

Sebagai bentuk tanggung jawab moral, maka IPB University menghadirkan berbagai kursus yang mengemban misi pendidikan dan pertumbuhan sumber daya manusia bidang pertambangan, khususnya pada aspek keterampilan teknis seputar bidang reklamasi tambang. (Himasiera)

Temukan berbagai pelatihan terkait bidang reklamasi tambang:

  1. Online Course Teknologi Revegetasi pada Lahan Pasca Tambang 22 – 23 Juni 2021
  2. Online Course Teknik Perbaikan Kualitas Tanah pada Lahan Pasca Tambang Mineral dan Batubara 23 – 24 Juni 2021
  3. Online Course Teknik Pembibitan Tanaman Hutan untuk Rehabilitasi Lahan Pasca Tambang 29 – 30 Juni 2021
  4. Teknik Pembibitan Tanaman Hutan untuk Rehabilitasi Lahan Pasca Tambang 25-27 Agustus 2021
  5. Pemodelan Hidrologi dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) 22-24 September 2021
  6. Teknologi Revegetasi pada Lahan Pasca Tambang 20-22 Oktober 2021
  7. Pengelolaan Hidrologi pada Areal Pertambangan 22-24 November 2021
  8. Online Course Biodiversity Flora dan Fauna High Conservation Value (HCV)
  9. Online Course Pemodelan Hidrologi dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

sumber gambar:
1. Creata
2. Dominik Vanyi